PENGUATAN PENGAWASAN

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah

Target yang ingin dicapai program ini adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
3. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara;
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan yaitu:

1. Pengendalian Gratifikasi yang mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan seperti unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi dan juga telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi. Public campaign dapat berupa pemasangan banner-banner tolak gratifikasi.

Banner yang dipasang sebaiknya memuat pesan ajakan kepada masyarakat untuk ikut berperan di dalamnya 

2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) yang mengaku pada kondisi yang seharusnya dilakukan seperti:

a) Unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian;
b) Telah melakukan penilaian resiko atas unit kerja;
c) Telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi; dan
d) Telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.

3. Upaya pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat (berupa inovasi atas tata cara pemberian informasi dan penerimaan laporan pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya).

4. Penyusunan SOP Whistleblowing System (WBS)  dimana WBS disediakan untuk  melaporkan dugaan pelanggaran hukum Pegawai Pengadilan Agama Bima (terjaga kerahasiaannya).

5. Penanganan Benturan Kepentingan dengan cara mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama, menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan, mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan, melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dan menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan.